Selesai vonis 2 th. penjara pada Basuki Tjahaja Purnama dengan kata lain Ahok nampak tekanan supaya pasal penodaan agama dihapus. Untuk beberapa kelompok, pasal itu mengganggu kebebasan berekspresi serta tidak cocok dengan hak asasi manusia (HAM).
Tetapi, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memohon untuk waspada mewacanakan itu. Sebab bila hilang, jadi tak ada lagi basic hukum untuk menjerat pihak-pihak yang menodakan agama.
" Saya fikir bila ada yang menginginkan menghapus, kita mesti waspada benar. Adakah penggantinya. Karna bila dihapus pasal-pasal penodaan agama tidak ada penggantinya. Artinya kita tak mempunyai lagi alas hukum untuk merampungkan masalah penodaan serta penistaan agama dengan cara hukum, " kata Lukman di Jakarta, Rabu, 17 Mei 2017.
Bila tak memiliki basic hukum, ia memberikan, artinya orang-orang bakal dapat main hakim sendiri.
" Orang-orang disuruh untuk merampungkan sendiri permasalahan itu. Main hakim sendiri, itu tambah lebih beresiko, " terang Lukman.
Dalam 2 kali uji materi yang diserahkan, ia memberikan, Mahkamah Konstitui menampik keduanya. Meskipun dalam pertimbangannya MK menilainya UU Mencegah Penodaan Agama masih tetap jauh dari prima, namun menunjukkan ada revisi.
" Bila membuat revisi tersebut yang tengah kami kerjakan di Kementerian Agama dengan mempersiapkan revisi UU mengenai perlindungan umat beragama. Karna satu diantara bab, itu sebagian pasal yang kami sediakan yaitu bagaimana mengatur mengenai penodaan serta penistaan agama ini, " papar Lukman.
Walau sekian, dia masih tetap malas menerangkan bocoran masalah revisi itu. Ia mengakui, masih tetap menginginkan lakukan diskusi serta dengarkan pihak berkaitan.
" Ini yang tengah kita dalami, kita juga selalu lakukan FGD mengundang beberapa tokoh agama, beberapa akademisi untuk memandangnya dari beragam perspektif. Itu tengah kita sediakan, " pungkas Menag Lukman.
Tetapi, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memohon untuk waspada mewacanakan itu. Sebab bila hilang, jadi tak ada lagi basic hukum untuk menjerat pihak-pihak yang menodakan agama.
" Saya fikir bila ada yang menginginkan menghapus, kita mesti waspada benar. Adakah penggantinya. Karna bila dihapus pasal-pasal penodaan agama tidak ada penggantinya. Artinya kita tak mempunyai lagi alas hukum untuk merampungkan masalah penodaan serta penistaan agama dengan cara hukum, " kata Lukman di Jakarta, Rabu, 17 Mei 2017.
Bila tak memiliki basic hukum, ia memberikan, artinya orang-orang bakal dapat main hakim sendiri.
" Orang-orang disuruh untuk merampungkan sendiri permasalahan itu. Main hakim sendiri, itu tambah lebih beresiko, " terang Lukman.
Dalam 2 kali uji materi yang diserahkan, ia memberikan, Mahkamah Konstitui menampik keduanya. Meskipun dalam pertimbangannya MK menilainya UU Mencegah Penodaan Agama masih tetap jauh dari prima, namun menunjukkan ada revisi.
" Bila membuat revisi tersebut yang tengah kami kerjakan di Kementerian Agama dengan mempersiapkan revisi UU mengenai perlindungan umat beragama. Karna satu diantara bab, itu sebagian pasal yang kami sediakan yaitu bagaimana mengatur mengenai penodaan serta penistaan agama ini, " papar Lukman.
Walau sekian, dia masih tetap malas menerangkan bocoran masalah revisi itu. Ia mengakui, masih tetap menginginkan lakukan diskusi serta dengarkan pihak berkaitan.
" Ini yang tengah kita dalami, kita juga selalu lakukan FGD mengundang beberapa tokoh agama, beberapa akademisi untuk memandangnya dari beragam perspektif. Itu tengah kita sediakan, " pungkas Menag Lukman.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar