Latest News

Partai pendukung Jokowi gerah dengan ulah PAN


Kesetiaan PAN jadi partai pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo serta Wakil presiden Juiceuf Kalla mulai diragukan. Partai-partai pendukung Jokowi mulai tunjukkan sikap tidak 'sreg' dengan partai pimpinan Zulkifli Hasan itu.

" Saat dia disuruh keharusan dia menampik. Karenanya, bila memanglah tidak nyaman didalam koalisi, karna terdapat beberapa keinginan, cuma untuk memperoleh hak saja namun tidak ingin keharusan tambah baik mengundurkan diri saja, " kata Politikus NasDem Taufiqulhadi menyikapi sikap PAN.


Bukanlah tanpa ada sebab, paling tidak ada tiga manuver PAN yang buat partai pendukung Jokowi geleng-geleng. Pertama masalah kajian revisi UU Pemilu. Dimana PDIP, Golkar, NasDem, Hanura, PKB serta PPP setuju dengan pilihan presidential threshold 20 %, namun PAN menginginkan 0 %, seperti oposisi.

Ke-2, berkaitan dengan sikap pemerintah yang keluarkan Perppu nomor 2 th. 2017 mengenai Ormas. Semuanya partai koalisi pendukung Jokowi solid. Namun tidak dengan PAN. Zulkifli Hasan serta Amien Rais, pejabat PAN jadi mengkritik habis Perppu itu.

Dua gosip ini dipandang krusial. Harusnya partai pendukung solid.

Sekjen PPP Arsul Sani menyadari bila ketidaksamaan pandangan berlangsung didalam koalisi untuk beberapa hal yg tidak mendasar. Umpamanya, Pilgub DKI 2017 serta program sekolah lima hari yang di tawarkan Kemendikbud.

" Bila yg tidak mendasar, bisa dong berlainan. Pertanyaannya lalu, yang mendasar apa itu? Bila untuk kami PPP, masalah Perppu itu mendasar, masalah Presidential Threshold, itu mendasar. Namun bila masalah kebijakan 5 hari sekolah itu, itu tidak mendasar. PPP juga keberatan dengan kebijakan 5 hari sekolah, " kata Arsul di Mahkamah Konstitusi, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (14/7).


Namun, PPP tidak sepakat bila PAN diminta keluar dari koalisi. Dia cuma memohon penegasan saja menginginkan tetaplah didalam pemerintah atau ada diluar.

" Eggak usah diminta out-lah, cukup menyatakan sikapnya, saya tetaplah ingin berada di dalam atau tidak, " terang Asrul.

Golkar juga sekian. Wasekjen Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily menyebutkan, semestinya dengan norma politik, partai-partai yang tergabung dalam koalisi dapat satu sikap dalam mensupport langkah serta kebijakan politik pemerintah.

" Memanglah fatsunnya tiap-tiap parpol yang mensupport serta jadi sisi dari pemerintah itu mempunyai kesatuan langkah serta sikap dalam soal kebijakan-kebijakan politik itu itu, " tegasnya.

PDIP lebih keras sekali lagi menyikapi manuver PAN. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilainya, partai-partai pendukung pemerintah mesti solid serta tidak bisa beberapa 1/2 mensupport Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut Hasto, Presiden Jokowi semestinya lakukan pelajari pada partai yang membelot dari sikap partai pendukung pemerintah yang lain.

" Saat partai menyebutkan mensupport namun di tingkat implementasi malah berbentuk 1/2 setengah Presiden miliki kewenangan untuk lakukan pelajari, namun PDIP bukanlah dalam tempat untuk mendorong-dorong, " kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (13/7).


Oleh karenanya, Hasto menyatakan partai yang menyebutkan berlainan sikap dengan sikap partai pemerintahan tambah baik keluar dari koalisi.

Sekjen PAN Eddy Soeparno coba mentralisir kondisi. Diakuinya telah dikontak segera oleh Sekjen PDIP Hasto. Menurutnya, Hasto tidak punya maksud memohon PAN untuk keluar dari partai koalisi pemerintah.

" Tidak demikian, tidak demikian, tak ada pengucapan kalau bila lain pendapat keluar, saya telah bicara, pokoknya apa yang di sampaikan oleh mas Hasto tidak tersampaikan, tidak sesuai sama itu, telah diklarifikasi ke kami, " kata Eddy waktu dihubungi merdeka. com, Kamis (13/7).

" Kita telah komunikasi serta telah clear, diantara PAN dengan mas Hasto ini, tak ada apa-apa, " kata Eddy.


Eddy menerangkan, partainya tidak dapat disebut lain sikap dengan partai pemerintah dalam revisi UU Pemilu yang saat ini tengah dibicarakan di DPR. Partai pemerintah menginginkan presidential threshold sejumlah 20 %, namun PAN jadi menginginkan dihapuskan.

" Tentang UU Pemilu kan kita telah berlaku, kalau untuk banyak hal kita pada prinsipnya kita koperatif. Namun ada banyak hal perlu, kita minta di perhatikan. Dasarnya, untuk kami bila dipermasalahkan PT 20 % pada prinsipnya PAN terbuka untuk lakukan perbincangan, jadi bukanlah kita lain pendapat dengan partai koalisi, tidak, " kata Eddy waktu dihubungi merdeka. com, Kamis (13/7).

Lalu, berkaitan dengan Pilkada DKI Jakarta, Eddy menyatakan, lumrah saja bila PAN berlainan dengan pemerintah. Sebab, pemerintah kan harusnya netral, tidak ikut serta dalam soal Pilkada.

" Bila Pilkada DKI kita lain dengan pemerintah, di Pilkada kan pemerintah memanglah tidak bisa memihak, bila berlainan dengan partai pendukung pemerintah, mungkin saja namun tidak dengan pemerintah, " kata Eddy.

Sesaat masalah Perppu pembubaran Ormas, Eddy mengutamakan, jadi partai pemerintah, telah harusnya melindungi wibawa Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Perppu memanglah harusnya di keluarkan dalam keadaan darurat. Bahkan juga waktu di tanya PAN tidak disuruhi pertimbangan masalah Perppu, Eddy mengakui baru pulang dari luar negeri.

" Saya selalu jelas nyaris tiga minggu sesudah Lebaran, keluar negeri liburan dengan keluarga, jadi tidak up-date. Namun dasarnya, kembali sekali lagi PAN walau partai pendukung, namun bila ada kurang akurat, kurang cocok, kita mesti menyebutkan, karna maksud kita jadi partai pemerintah menginginkan jagalah tempat pemerintah, jagalah wibawa presiden, " tutup Eddy

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Berita Harian Indonesia Support By 99onlinebola Agen Judi Bola

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.