Presiden Jokowi: Jangan Benturkan Islam dan Pancasila

Presiden Joko Widodo minta supaya tak ada yang coba membenturkan Islam dengan Pancasila di Indonesia, satu negara dengan pemeluk agama Islam paling besar didunia. Menurutnya, Pancasila yaitu basic negara sedang Islam adalah akidah yang perlu dipedomani.

Pancasila, kata Jokowi, mengaku serta menghormati nilai-nilai ketuhanan serta keagamaan. Pancasila dapat berdampingan dengan agama Islam serta agama yang lain di Indonesia, kata Jokowi waktu memberi sambutan dalam acara Halaqah Nasional Alim Ulama Majelis Dzikir Hubbul Wathon di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis, 13 Juli 2017.

Jokowi juga minta, tak ada sekali lagi usaha merongrong Pancasila jadi basic negara. Ia mengajak orang-orang untuk keduanya sama memegang prinsip kebangsaan.

Menurut Jokowi, Indonesia pantas bersukur mempunyai Pancasila jadi ideologi negara di dalam keragaman suku, bangsa, budaya, serta agama yang dipunyainya. " Janganlah ada sekali lagi agenda beda, agenda politik yang baik dengan sembunyi serta terang-terangan untuk meruntuhkan NKRI yang berbhineka. Tidak bisa sekali lagi ada agenda yang ingin ganti system tata negara kita yang Pancasila, " tuturnya.

Rais Aam Majelis Ulama Indonesia, Ma'ruf Amin mengatkan, keutuhan bangsa Indonesia jadi tanggung jawab dengan pada pemerintah (umara) serta ulama.

Penyebabnya, apabila persatuan bangsa tengah ditest lewat beberapa grup yang menginginkan merubah basic negara, ulama serta umara mesti ambillah gagasan untuk menyatukannya kembali. " Untuk ulama, NKRI harga mati, Pancasila yaitu final, karenanya mesti dijaga, " ucapnya.

Ma'ruf menyatakan Indonesia tidaklah negara Islam, negara kafir, atau negara perang. Indonesia yaitu negara perdamaian yang lahir dari rasa sama-sama memerlukan diantara orang-orangnya.

" Karena itu tatanan kehidupan bangsa, jalinan pada muslim serta non-muslim yaitu sama-sama berjanji hidup berdampingan dengan damai, sama-sama menyukai serta menyayangi, sama-sama tolong-menolong serta menolong. " Kata Imam Ghazali, negara terjadi karna ada sama-sama tergantung serta memerlukan, " ucapnya.

Presiden Joko Widodo terlebih dulu mengingatkan juga akan menggebuk pihak-pihak yang menginginkan ganti basic negara. Dia menyebutkan pemerintah juga akan ambil beberapa langkah sesuai sama prosedur hukum bila ada beberapa grup spesifik yang menginginkan mengerjakannya.