Partai oposisi Kamboja Cambodian National Rescue Party (CNRP) memohon supaya Indonesia, ASEAN, serta beberapa negara demokrasi di Asia Tenggara buka nada serta lakukan tindakan berkaitan hasil pemilu Kamboja yang berjalan pada 29 Juli 2018 kemarin.
Pada pemilu itu, Perdana Menteri Hun Sen serta partai yang dipimpinnya, Cambodian People’s Party (CPP), sukses mendapatkan lebih dari 80 % nada serta mengamankan 100 kursi dari keseluruhan 125 kursi parlemen. Kemenangan itu menandai berlanjutnya kekuasaan Hun Sen serta CPP menjadi partai tunggal yang sudah menempati di pucuk pemerintahan Kamboja saat 33 tahun paling akhir.
Pelaksanaan pemilu sudah dipandang seperti " palsu serta penuh cacat " oleh partai oposisi CNRP, grup hak asasi manusia dan negara Barat. Karena, beberapa bulan sebelum pemilu berjalan, Perdana Menteri Hun Sen sudah melakukan beberapa aksi menjadi usaha untuk mengebiri oposisi serta pastikan supaya dianya masih menjaga kekuasaan.
Titik nadirnya merupakan saat pemerintahan Hun Sen membubarkan partai oposisi utama, Cambodia National Rescue Party (CNRP) pada November 2017. Hun Sen serta pemerintahannya mempereteli CNRP serta tangkap figur-figur terpenting partai oposisi itu.
Tidak hanya menampik hasil pemilu Kamboja 2018, CNRP juga mengatakan supaya " komune internasional, PBB, Uni Eropa, ASEAN, Inter-Parliamentary Union serta negara yang mempunyai pemerintahan demokrasi turut menampik " hasil pemilu Kamboja.
" Kami perlu nada serta tindakan dari negara di lokasi untuk lakukan tindakan pada sirkus politik yang dimaksud pemilu Kamboja ini, " kata Deputi Masalah Luar Negeri Partai CNRP Monovithya Kem, putri sulung tokoh oposisi Kamboja Kem Sokha, di Jakarta, Senin (30/7/2018).
Kedatangan Monovithya serta anggota CNRP yang lain di Jakarta merupakan untuk mencari support serta pertolongan dari organisasi Hak Asasi Manusia (HAM), profil politik serta pemerintah Indonesia " untuk bicara serta lakukan tindakan atas kecurangan pemilu yang tidak demokratis di negara kami. "
" Kamboja sudah jatuh ke jurang kelam, dimana negara kami menjadi negara yang di pimpin satu partai serta satu orang saat bertahun-tahun, " kata Monovithya.
" Hal tersebut, tidak hanya sudah menelan korban serta kerugian didalam negeri, dapat membuat instabilitas serta dampak negatif buat Kamboja serta beberapa negara di lokasi Asia Tenggara. Oleh karenanya, negara seperti Indonesia serta Australia mesti mulai bicara serta lakukan tindakan, " jelas putri tokoh oposisi Kamboja Kem Sokha itu --yang mana pria itu tengah dipenjara oleh rezim Hun Sen.
Selain itu, Wakil Presiden CNRP Mu Sochua menyampaikan, " Indonesia mesti memimpin ASEAN supaya Kamboja kembali mematuhi Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN. Karena, apakah yang terjadi di Kamboja sekarang telah adalah pelanggaran pada HAM serta demokrasi. "
" Indonesia, menjadi co-chair Paris Peace Accords 1991 harus juga lakukan tindakan supaya menyesuaikan Kamboja sama dengan kesepakatan itu, " kata Mu Sochua.
Pada pemilu itu, Perdana Menteri Hun Sen serta partai yang dipimpinnya, Cambodian People’s Party (CPP), sukses mendapatkan lebih dari 80 % nada serta mengamankan 100 kursi dari keseluruhan 125 kursi parlemen. Kemenangan itu menandai berlanjutnya kekuasaan Hun Sen serta CPP menjadi partai tunggal yang sudah menempati di pucuk pemerintahan Kamboja saat 33 tahun paling akhir.
Pelaksanaan pemilu sudah dipandang seperti " palsu serta penuh cacat " oleh partai oposisi CNRP, grup hak asasi manusia dan negara Barat. Karena, beberapa bulan sebelum pemilu berjalan, Perdana Menteri Hun Sen sudah melakukan beberapa aksi menjadi usaha untuk mengebiri oposisi serta pastikan supaya dianya masih menjaga kekuasaan.
Titik nadirnya merupakan saat pemerintahan Hun Sen membubarkan partai oposisi utama, Cambodia National Rescue Party (CNRP) pada November 2017. Hun Sen serta pemerintahannya mempereteli CNRP serta tangkap figur-figur terpenting partai oposisi itu.
Tidak hanya menampik hasil pemilu Kamboja 2018, CNRP juga mengatakan supaya " komune internasional, PBB, Uni Eropa, ASEAN, Inter-Parliamentary Union serta negara yang mempunyai pemerintahan demokrasi turut menampik " hasil pemilu Kamboja.
" Kami perlu nada serta tindakan dari negara di lokasi untuk lakukan tindakan pada sirkus politik yang dimaksud pemilu Kamboja ini, " kata Deputi Masalah Luar Negeri Partai CNRP Monovithya Kem, putri sulung tokoh oposisi Kamboja Kem Sokha, di Jakarta, Senin (30/7/2018).
Kedatangan Monovithya serta anggota CNRP yang lain di Jakarta merupakan untuk mencari support serta pertolongan dari organisasi Hak Asasi Manusia (HAM), profil politik serta pemerintah Indonesia " untuk bicara serta lakukan tindakan atas kecurangan pemilu yang tidak demokratis di negara kami. "
" Kamboja sudah jatuh ke jurang kelam, dimana negara kami menjadi negara yang di pimpin satu partai serta satu orang saat bertahun-tahun, " kata Monovithya.
" Hal tersebut, tidak hanya sudah menelan korban serta kerugian didalam negeri, dapat membuat instabilitas serta dampak negatif buat Kamboja serta beberapa negara di lokasi Asia Tenggara. Oleh karenanya, negara seperti Indonesia serta Australia mesti mulai bicara serta lakukan tindakan, " jelas putri tokoh oposisi Kamboja Kem Sokha itu --yang mana pria itu tengah dipenjara oleh rezim Hun Sen.
Selain itu, Wakil Presiden CNRP Mu Sochua menyampaikan, " Indonesia mesti memimpin ASEAN supaya Kamboja kembali mematuhi Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN. Karena, apakah yang terjadi di Kamboja sekarang telah adalah pelanggaran pada HAM serta demokrasi. "
" Indonesia, menjadi co-chair Paris Peace Accords 1991 harus juga lakukan tindakan supaya menyesuaikan Kamboja sama dengan kesepakatan itu, " kata Mu Sochua.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar