Minggu Pancasila barusan lewat. Lewat satu Keppres, Presiden Jokowi mengambil keputusan Hari Lahir Pancasila 1 Juni jadi hari libur nasional. Keppres keluar th. lantas, namun baru berlaku pada th. ini. Berbarengan dengan berlakunya ketentuan itu, Pemerintah Indonesia mengambil keputusan tanggal 29 Mei sampai 4 Juni jadi Minggu Pancasila. Ia jadikan hajatan nasional dengan topik “Saya Indonesia, Saya Pancasila”.
Maksud diadakannya hajatan ini, seperti ditulis beberapa website resmi kementerian, yaitu “untuk memperkuat serta mengenalkan lagi beberapa basic Pancasila, dan untuk menarik ketertarikan beberapa generasi muda pada Pancasila. ”
Akhirnya lumayan viral. Ramai-ramai orang memajang photo mereka di samping grafis bertuliskan “Saya Indonesia, Saya Pancasila” di sosial media mereka. Di Instagram saja sinyal pagar #SayaPancasila terunggah sampai 214 ribu lebih. Sesaat sinyal pagar #SayaPancasilaSayaIndonesia diupload hingga 7 ribu lebih.
Namun pertanyaannya, kenapa pemerintah hingga butuh mengadakan hajatan besar ini? Apakah cuma supaya orang-orangnya kembali ingat pada ideologi bangsa yang jelas tercantum di konstitusi negara?
Apakah ideologi ini tengah terancam?
Menginginkan menjawab pertanyaan berbau sama, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), satu instansi jajak pendapat mengadakan survey. Maksudnya adalah untuk merespons pertanyaan yang nampak di orang-orang berkaitan beberapa gosip fundamental negara serta berbangsa. Menurut Saiful Mujani, Peneliti Paling utama SMRC, survey ini menginginkan tahu pendapat orang-orang Indonesia berkaitan keberlangsungan NKRI dengan ideologinya Pancasila.
Pertanyaan-pertanyaan itu, menurut Mujani nampak dari kecemasan orang-orang pada ideologi Pancasila yang dipertanyakan daya tahannya, mulai sejak fenomena gerakan ISIS (Negara Islam Irak serta Suriah) merebak.
Kecemasan itu tidak terlalu berlebih. ISIS yang mempropagandakan perubahan basic serta bentuk negara dalam gerakannya memanglah pantas diliat jadi ancaman. “Ekspos media mengenai bagaimana Irak serta Suriah yang hancur dibawah teror serta kemampuan ISIS demikian tinggi, ” catat SMRC dalam launching di situsnya.
Histori Indonesia juga mencatat gerakan serupa—yakni ide ganti basic negara jadi hukum syariat Islam, dengan kata lain khilafah. “Indonesia mempunyai pengalaman histori gerakan Darul Islam (DI) atau Tentara Islam Indonesia (TII) serta Negara Islam Indonesia (NII) yang lebih terakhir. Saat ini, yang dengan terang-terangan mengkampanyekan harapan pendirian khilafah yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). ”
Lantas bagaimana akhirnya? Apakah Pancasila betul-betul terancam?
“Sebanyak 9 dari 10 orang Indonesia tidak mensupport perjuangan ISIS. Dari yg tidak sepakat itu, 91, 3 % sepakat jika ISIS dilarang serta 90 % memandangnya jadi ancaman untuk Indonesia, ” kata Saiful Mujani, waktu jumpa pers di lokasi Cikini, Jakarta, Minggu (4/6) sore.
Sejumlah 92, 9 % menyebutkan ISIS tidak bisa hidup di Indonesia. Dari 66, 4 % yang tahu ISIS (negara Islam Irak serta Suriah), sejumlah 89, 6 % menyebutkan tidak atau begitu tidak sepakat dengan perjuangan mereka.
Sama dengan ISIS, HTI yang mempropagandakan perombakan beberapa basic negara Indonesia dapat juga penolakan yang tinggi. Dari 28, 2 % warga yang tahu, 56, 7 % tahu HTI memperjuangkan ide khilafah. Serta sejumlah 68, 8 % warga menampik perjuangan mereka. Sesaat dari 75, 4 % yang tahu kemauan pemerintah membubarkan HTI, sejumlah 78, 4 % menyepakati ide itu.
Tetapi, dalam rangkaian survey yang sama, ada fenomena yang butuh di perhatikan. Diluar sebagian besar orang-orang Indonesia yang menampik ISIS, ada 9, 3 % responden yang sepakat ganti NKRI dengan system khilafah.
Temuan yang lain : dari keseluruhan responden yang tahu ISIS, ada 2, 7 % yang mensupport system khilafah berdiri di Indonesia. Sesaat data lain yang tidak dapat dikesampingkan yaitu, dari keseluruhan responden yang tahu HTI, support membangun khilafah melonjak hingga angka 11, 2 %. Menurut SMRC, angka itu setara dengan 3, 2 % populasi nasional, atau setara seumpamanya 8 juta orang.
Dalam laporan yang sama, SMRC juga berkesimpulan kalau sebagian besar warga belum sadar mengenai khilafah atau negara Islam yaitu harapan ISIS. Sama dengan HTI.
Maksud diadakannya hajatan ini, seperti ditulis beberapa website resmi kementerian, yaitu “untuk memperkuat serta mengenalkan lagi beberapa basic Pancasila, dan untuk menarik ketertarikan beberapa generasi muda pada Pancasila. ”
Akhirnya lumayan viral. Ramai-ramai orang memajang photo mereka di samping grafis bertuliskan “Saya Indonesia, Saya Pancasila” di sosial media mereka. Di Instagram saja sinyal pagar #SayaPancasila terunggah sampai 214 ribu lebih. Sesaat sinyal pagar #SayaPancasilaSayaIndonesia diupload hingga 7 ribu lebih.
Namun pertanyaannya, kenapa pemerintah hingga butuh mengadakan hajatan besar ini? Apakah cuma supaya orang-orangnya kembali ingat pada ideologi bangsa yang jelas tercantum di konstitusi negara?
Apakah ideologi ini tengah terancam?
Menginginkan menjawab pertanyaan berbau sama, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), satu instansi jajak pendapat mengadakan survey. Maksudnya adalah untuk merespons pertanyaan yang nampak di orang-orang berkaitan beberapa gosip fundamental negara serta berbangsa. Menurut Saiful Mujani, Peneliti Paling utama SMRC, survey ini menginginkan tahu pendapat orang-orang Indonesia berkaitan keberlangsungan NKRI dengan ideologinya Pancasila.
Pertanyaan-pertanyaan itu, menurut Mujani nampak dari kecemasan orang-orang pada ideologi Pancasila yang dipertanyakan daya tahannya, mulai sejak fenomena gerakan ISIS (Negara Islam Irak serta Suriah) merebak.
Kecemasan itu tidak terlalu berlebih. ISIS yang mempropagandakan perubahan basic serta bentuk negara dalam gerakannya memanglah pantas diliat jadi ancaman. “Ekspos media mengenai bagaimana Irak serta Suriah yang hancur dibawah teror serta kemampuan ISIS demikian tinggi, ” catat SMRC dalam launching di situsnya.
Histori Indonesia juga mencatat gerakan serupa—yakni ide ganti basic negara jadi hukum syariat Islam, dengan kata lain khilafah. “Indonesia mempunyai pengalaman histori gerakan Darul Islam (DI) atau Tentara Islam Indonesia (TII) serta Negara Islam Indonesia (NII) yang lebih terakhir. Saat ini, yang dengan terang-terangan mengkampanyekan harapan pendirian khilafah yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). ”
Lantas bagaimana akhirnya? Apakah Pancasila betul-betul terancam?
“Sebanyak 9 dari 10 orang Indonesia tidak mensupport perjuangan ISIS. Dari yg tidak sepakat itu, 91, 3 % sepakat jika ISIS dilarang serta 90 % memandangnya jadi ancaman untuk Indonesia, ” kata Saiful Mujani, waktu jumpa pers di lokasi Cikini, Jakarta, Minggu (4/6) sore.
Sejumlah 92, 9 % menyebutkan ISIS tidak bisa hidup di Indonesia. Dari 66, 4 % yang tahu ISIS (negara Islam Irak serta Suriah), sejumlah 89, 6 % menyebutkan tidak atau begitu tidak sepakat dengan perjuangan mereka.
Sama dengan ISIS, HTI yang mempropagandakan perombakan beberapa basic negara Indonesia dapat juga penolakan yang tinggi. Dari 28, 2 % warga yang tahu, 56, 7 % tahu HTI memperjuangkan ide khilafah. Serta sejumlah 68, 8 % warga menampik perjuangan mereka. Sesaat dari 75, 4 % yang tahu kemauan pemerintah membubarkan HTI, sejumlah 78, 4 % menyepakati ide itu.
Tetapi, dalam rangkaian survey yang sama, ada fenomena yang butuh di perhatikan. Diluar sebagian besar orang-orang Indonesia yang menampik ISIS, ada 9, 3 % responden yang sepakat ganti NKRI dengan system khilafah.
Temuan yang lain : dari keseluruhan responden yang tahu ISIS, ada 2, 7 % yang mensupport system khilafah berdiri di Indonesia. Sesaat data lain yang tidak dapat dikesampingkan yaitu, dari keseluruhan responden yang tahu HTI, support membangun khilafah melonjak hingga angka 11, 2 %. Menurut SMRC, angka itu setara dengan 3, 2 % populasi nasional, atau setara seumpamanya 8 juta orang.
Dalam laporan yang sama, SMRC juga berkesimpulan kalau sebagian besar warga belum sadar mengenai khilafah atau negara Islam yaitu harapan ISIS. Sama dengan HTI.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar