Analis menilainya, hal tersebut dikerjakan supaya Abe dapat mendulang keuntungan politik lebih awal dari beberapa saingan serta memuluskan langkahnya supaya kembali menempati kursi PM Jepang.
Pengamat juga mengira, ada beberapa motif yang buat Abe berambisi untuk jadi PM Jepang sepanjang tiga periode berturut-turut. Satu diantaranya, untuk melepaskan revisi pasal di konstitusi yang mengatur doktrin pasifisme militer Jepang. Sekian seperti ditulis CNN, Selasa (26/9/2017).
Diluar itu, seperti diambil dari The Guardian, dalih Abe untuk percepat pemilu juga diperuntukkan untuk membuat revisi beberapa kebijakan manfaat menangani 'krisis nasional'. Mandat itu berbentuk revisi kebijakan pajak nasional, dana jaminan sosial serta kesehatan, dan biaya pendidikan.
" Saya juga akan mendemonstrasikan kepemimpinan yang kuat untuk hadapi krisis nasional. Itu pekerjaan saya jadi pemimpin serta perdana menteri, " terang Abe dalam satu pidato pada Senin tempo hari.
Baca juga : Prediksi APOEL Vs Tottenham Hotspur 27 September 2017
Ambisi Membuat revisi Konstitusi Jadi Motif Paling utama?
Mulai sejak 2014, PM ke-63 Jepang itu menekan parlemen untuk membuat revisi Artikel 9, Konstitusi Jepang. Dalam artikel konstitusi itu, ada klausa yang melarang militer Jepang untuk berperan serta pada perseteruan internasional (pasifisme), jadi reaksi atas keterlibatan mereka pada Perang Dunia II.
Amerika Serikat mensupport revisi itu. Sesaat China serta Korea Selatan --negara yang diinvasi Jepang pada PD II-- menampik keras gagasan itu.
Bila ambisi Abe berhasil, jadi untuk pertama kalinya mulai sejak 1947, militer Jepang dengan legal bisa dikerahkan pada perseteruan bersenjata internasional. Terkhusus, untuk merespons ancaman Korea Utara yang tengah intens memperlancar tes rudal serta bom nuklir. Bahkan juga, dua dari beberapa rudal itu pernah melintas di langit Jepang utara.
" Kita tidak bisa menyerah pada ancaman Korea Utara. Saya mengharapkan untuk mencapai keyakinan orang-orang pada pemilu selanjutnya serta mendorong diplomasi lebih awal, " terang sang PM pada Senin tempo hari.
Jajak pendapat umum berkaitan pemerintahan Abe relatif positif, karna di pengaruhi oleh langkah sang PM ambil sikap berkaitan gosip rudal Korut.
Tetapi, pemerintahan pria yang menjabat jadi presiden partai Liberal Democratic Party (LDP) itu, ikut didera beberapa gosip yang dengan mencolok melemahkan jajak pendapat umum terhadapnya.
Seperti, dua skandal korupsi yang disangka melibatkan Abe serta sang istri. Dan, pengunduran diri Menteri Pertahanan Tomomi Inada --yang disangka tidak searah dengan agenda Abe untuk membuat revisi konstitusi pasifisme militer Jepang.
Analis mengira, gagasan sang PM untuk percepat pemilu adalah satu kiat politik. Karna Abe tidak menginginkan tunda penentuan sangat lama, terlebih menanti sampai jajak pendapat umum pada pemerintahannya anjlok.
" Abe sadar support terhadapnya mulai alami penurunan serta ia terlihat tidak dapat melakukan perbuatan apa-apa berkaitan itu, " terang Koichi Nakano, profesor pengetahuan politik Sophia University Tokyo.
Baca juga : Prediksi Borussia Dortmund Vs Real Madrid 27 September 2017
Perlu Support Rakyat serta Parlemen
Membuat revisi konstitusi seperti ambisi Abe, memerlukan 2/3 nada sebagian besar parlemen, baik Senat (House of Councillors), Kongres (House of Representatives) serta referendum nasional.
Sekarang ini, partai pendukung Abe --koalisi pada LDP serta partai Komeito-- menempati 316 kursi kongres dari keseluruhan 475. Sesaat di Senat, LDP - Komeito menempati 146 kursi dari keseluruhan 242.
Sedang, referendum nasional memakai format penentuan umum, yaitu rakyat Jepang memakai hak tentukan untuk menyepakati atau tidak menyepakati revisi konstitusi.
Tetapi, pengamat mengatakan, usaha Abe untuk membuat revisi Artikel 9, malah juga akan terhalang di referendum nasional.
" Abe sadar kalau rakyat Jepang tidak berasumsi masalah revisi Artikel 9 yaitu gosip prioritas, " terang Koichi Nakano, profesor pengetahuan politik di Sophia University Tokyo.
" Jadi, satu diantara langkah supaya gosip itu jadi prioritas rakyat yaitu dengan menggencarkannya lewat kampanye pemilu nasional yang dipercepat. Gagasan Abe (untuk membuat revisi Artikel 9, Konstitusi) bisa mulus, bila gosip yang sudah popular itu jadi mandat nasional di Jepang, " imbuhnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar