VK, pendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang berorasi di depan Rutan Cipinang pada 9 Mei 2017 dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh seseorang pria yang bernama Kan Hiung.
Kan yang datang ke Polda Metro Jaya berbarengan kuasa hukum serta rekannya itu, melaporkan VK atas nama pribadi. Dia terasa kalau orasi VK yang menyebutkan rezim Jokowi lebih kronis dari rezim Susilo Bambang Yudhoyono sudah mengejek pemerintahan Jokowi serta SBY.
" Saya sebagai rakyat Indonesia terasa dirugikan karna Presiden yaitu lambang negara yang perlu dihormati. Bila kebanyakan orang bebas berorasi serta teriak-teriak mengejek Presiden kita, apa kata dunia, " ucap Kan di Mapolda Metro Jaya, Sabtu (13/5/2017).
" Di situ tentunya dengan cara keterbukaan demikian, ada media internasional yang meliput masalah hal semacam itu jadi dapat bikin rasa keyakinan internasional ke Indonesia alami penurunan. Sebagai rakyat Indonesia, saya terasa dirugikan, " Kan meneruskan.
Kan berbarengan kuasa hukumnya Ferry Juan juga membawa barang-barang bukti yang memberikan indikasi kalau VK sudah lakukan perbuatan hukum, seperti satu keping CD yang diisi video orasi.
" Kami juga membawa screenshot beberapa media on-line yang sudah memberitakan hal itu dan perkataan dari Mendagri Tjahjo Kumolo telah memberitakan bila beliau tersinggung. Serta video itu ada dua jenis, satu yang jelas, satu yang agak gelap - gelap. Itu terang bila itu berwajah, " kata dia.
VK dilaporkan atas masalah sangkaan kejahatan kekuasaan umum dan terancam Pasal 207 KUHP. Laporan Kan telah terdaftar di Polda Metro Jaya dengan nomor LP TBL/2314/V/2017/PMJ/Dit. Reskrimum. Tanggal 13 Mei 2017.
Reaksi Mendagri
Terlebih dulu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo angkat nada tentang wanita yang berorasi di tindakan simpatik untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok serta menyebutkan rezim Jokowi lebih kronis dari rezim Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tjahjo mengatakan, karna adalah sisi dari pemerintahan jadi dia butuh membela Presiden.
" Ini menyangkut rezim pemerintahan. Ini dia sebut rezim pemerintahan Jokowi. Saya sisi dari pemerintah. Saya mesti bela Presiden saya, " tutur Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 12 Mei 2017.
Tetapi, politikus PDIP itu menampik bila sikapnya itu dikatakan sebagai bentuk antikritik. Menurutnya, orang-orang mesti dapat membedakan pada kritik serta fitnah. Tjahjo juga merencanakan melaporkan hal semacam ini.
Namun sebelumnya langkah itu di ambil, Tjahjo berikan peluang pada VK untuk menerangkan maksud perkataannya di orasi itu. Dia telah kirim surat dengan cara spesial pada VK untuk dapat datang serta berikan keterangan.
Disamping itu, VK mengakui telah kirim surat klarifikasi pernyataannya itu pada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.
" Masalah itu saya telah kirim surat klarifikasi, dapat di tanyakan ke Pak Menteri. Jadi dapat di tanyakan segera ke Pak Menteri, " kata VK pada Liputan6. com, di Jakarta, Sabtu (13/5/2017).
Kan yang datang ke Polda Metro Jaya berbarengan kuasa hukum serta rekannya itu, melaporkan VK atas nama pribadi. Dia terasa kalau orasi VK yang menyebutkan rezim Jokowi lebih kronis dari rezim Susilo Bambang Yudhoyono sudah mengejek pemerintahan Jokowi serta SBY.
" Saya sebagai rakyat Indonesia terasa dirugikan karna Presiden yaitu lambang negara yang perlu dihormati. Bila kebanyakan orang bebas berorasi serta teriak-teriak mengejek Presiden kita, apa kata dunia, " ucap Kan di Mapolda Metro Jaya, Sabtu (13/5/2017).
" Di situ tentunya dengan cara keterbukaan demikian, ada media internasional yang meliput masalah hal semacam itu jadi dapat bikin rasa keyakinan internasional ke Indonesia alami penurunan. Sebagai rakyat Indonesia, saya terasa dirugikan, " Kan meneruskan.
Kan berbarengan kuasa hukumnya Ferry Juan juga membawa barang-barang bukti yang memberikan indikasi kalau VK sudah lakukan perbuatan hukum, seperti satu keping CD yang diisi video orasi.
" Kami juga membawa screenshot beberapa media on-line yang sudah memberitakan hal itu dan perkataan dari Mendagri Tjahjo Kumolo telah memberitakan bila beliau tersinggung. Serta video itu ada dua jenis, satu yang jelas, satu yang agak gelap - gelap. Itu terang bila itu berwajah, " kata dia.
VK dilaporkan atas masalah sangkaan kejahatan kekuasaan umum dan terancam Pasal 207 KUHP. Laporan Kan telah terdaftar di Polda Metro Jaya dengan nomor LP TBL/2314/V/2017/PMJ/Dit. Reskrimum. Tanggal 13 Mei 2017.
Reaksi Mendagri
Terlebih dulu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo angkat nada tentang wanita yang berorasi di tindakan simpatik untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok serta menyebutkan rezim Jokowi lebih kronis dari rezim Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tjahjo mengatakan, karna adalah sisi dari pemerintahan jadi dia butuh membela Presiden.
" Ini menyangkut rezim pemerintahan. Ini dia sebut rezim pemerintahan Jokowi. Saya sisi dari pemerintah. Saya mesti bela Presiden saya, " tutur Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 12 Mei 2017.
Tetapi, politikus PDIP itu menampik bila sikapnya itu dikatakan sebagai bentuk antikritik. Menurutnya, orang-orang mesti dapat membedakan pada kritik serta fitnah. Tjahjo juga merencanakan melaporkan hal semacam ini.
Namun sebelumnya langkah itu di ambil, Tjahjo berikan peluang pada VK untuk menerangkan maksud perkataannya di orasi itu. Dia telah kirim surat dengan cara spesial pada VK untuk dapat datang serta berikan keterangan.
Disamping itu, VK mengakui telah kirim surat klarifikasi pernyataannya itu pada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.
" Masalah itu saya telah kirim surat klarifikasi, dapat di tanyakan ke Pak Menteri. Jadi dapat di tanyakan segera ke Pak Menteri, " kata VK pada Liputan6. com, di Jakarta, Sabtu (13/5/2017).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar