Sampai kini, pengembang banyak yang memberi gimmick itu untuk menarik konsumen. Pengembang membebaskan konsumen dalam membayar DP sebagai tanggungannya.
" Itu semuanya kan karna iklim ekonomi saat ini tengah bagus, stabil, serta bunga tetaplah. Untuk periode menengah serta pendek memanglah stabil beri pembiayaan, maka dari itu bisalah DP dijamin, " tutur Dosen Grup Ketrampilan Perumahan Permukiman Sekolah Arsitektur Rencana serta Pengembangan Kebijakan (SKPPK) Institut Tehnologi Bandung (ITB), Jehansyah Siregar pada KompasProperti, Rabu (12/7/2017).
Walau sekian, papar Jehan, hal itu tidaklah program perumahan rakyat yang baik, tetapi untuk tempat tinggal komersial.
Mengerti program itu susah direalisasikan untuk perumahan rakyat, Sandi juga menjelaskan beberapa waktu terakhir kalau DP 0 Rupiah cuma ditujukan untuk orang-orang dengan pendapatan Rp 7 juta-Rp 10 juta.
Hal semacam ini sekalian menyatakan, DP 0 Rupiah tidak berlaku untuk orang-orang berpendapatan dibawah Rp 7 juta.
Menurut Jehansyah, program yang cukup baik direalisasikan di DKI Jakarta jadi kota metropolitan yaitu yang dicetuskan bekas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
" Baiknya (Anies-Sandi) menindaklanjuti program yang di buat Ahok. Dahulu, Ahok katakan di DKI juga akan dibuat 50. 000 unit tempat tinggal susun sewa (rusunawa) untuk membenahi banyak daerah. Mungkin saja hingga 20 tempat katakanlah dalam 5 th.. Itu telah bagus, " terang Jehansyah.
Dalam satu tempat katakanlah dibutuhkan 2. 000-3. 000 unit, jadi 50. 000 unit dapat dibuat di 20 tempat.
Tetapi, hingga saat ini, program ini belum juga dapat realisasikan, hingga juga akan susah bila menginginkan membenahi lokasi lewat cara menggusur.
Jehansyah memberikan, untuk dapat menggusur, diperlukan ketersediaan rusunawa. Sedang unit rusunawa yang ada saat ini sangatlah sedikit hingga diperlukan " pengusiran " penghuni dari rusunawa terlebih yang dinilai tidak memiliki hak tinggal disana.
" Penghuni rusunawa digusur lalu dihitung umpamanya ada 30 unit kosong, nyatanya yang terkena gusur 200 kepala keluarga (KK). Jadi di buat seleksi yang ketat, " tambah Jehansyah.
Hal itu jadi pekerjaan tempat tinggal Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk menyedikan rusunawa di 20-25 tempat serta meliputi 2. 500 unit.
Dengan luas minimum 5 hektar, rusunawa yang dibuat dapat seperti Kalibata City. Tetapi, baiknya, anjuran Jehansyah, tidaklah terlalu mengikuti Kalibata City karna terlalu padat dengan jumlah tempat tinggal menjangkau 8. 000 unit.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar